REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Berton Panjaitan menyatakan belum menerima informasi resmi mengenai adanya pergantian pimpinan lembaga itu di tengah dinamika hukum yang tengah berjalan. Diketahui, BNPB tengah diterjang kasus dugaan korupsi dana bencana yang tengah digarap oleh KPK.

"Kami belum mendapatkan informasi ini," ucapnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Namun dia menegaskan bahwa institusinya menghormati sepenuhnya hak prerogatif Presiden RI. "Pada prinsipnya, kami menghormati sepenuhnya hak prerogatif Presiden dalam menentukan dan menetapkan pimpinan BNPB," ujarnya.

Penentuan pimpinan lembaga ini, menurut dia, merupakan kewenangan penuh Presiden yang harus dihormati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, dengan demikian diharapkan publik tidak berspekulasi dan mengkaitkan dengan dinamika yang ada belakangan ini.

"Bagi kami, yang terpenting adalah memastikan bahwa tugas penanggulangan bencana tetap berjalan secara optimal, pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu, dan seluruh jajaran BNPB tetap bekerja secara profesional dalam menjalankan amanah negara," kata Berton.

Isu pergantian Kepala BNPB Suharyanto santer terdengar melalui unggahan di berbagai kanal media sosial yang dikaitkan dengan proses pemeriksaan oleh penyidik KPK terhadap 14 orang, dimana salah satu di antaranya adalah Sekretaris Utama BNPB Rustian.

Dalam proses hukum tersebut, Rustian diperiksa sebagai saksi, sementara KPK menahan lima orang tersangka usai melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan BNPB pada Selasa (13/10/2026).

Salah satunya adalah BS selaku adik sekaligus Tenaga Ahli Kepala BNPB Suharyanto. Berdasarkan informasi yang dihimpun, keempat tersangka lainnya adalah Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB GPS, Tenaga Ahli Kepala BNPB RE, serta SNG dan GP selaku pihak swasta.

sumber : Antara